Posted 2 months ago

Press Release Kegiatan Kampanye Nasional FoSSEI Komisariat Semarang

Dalam rangka menyemarakkan  Kampanye Nasional FoSSEI 2014. FoSSEI Komisariat Semarang menugaskan setiap KSEI di Komisariat Semarang untuk membuat tulisan dengan

tema: “Indonesia Bahagia Dengan Ekonomi Syariah” 

dan subtema:

 - Indonesia Berdaulat Pangan dengan Penerapan Sistem dan Nilai Ekonomi Syariah
- Indonesia Satu dengan Berpolitik Sehat dan Beretika Melalui Ekonomi Syariah
- Menuju Ekonomi Indonesia yang Kuat dan Berkeadilan Tanpa Riba

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk lebih mendakwahkan ekonomi Islam secara masif dan terintegrasi secara nasional di seluruh KSEI di Indonesia. 

Ini merupakan kegiatan yang realistis yang bisa dilakukan oleh KSEI di Komisariat Semarang.  Sedangkan KSEI goes to school, KSEI goes to village, & mimbar KSEI kurang realistis untuk dapat dilakukan oleh KSEI di Komisariat Semarang.

Target tulisan untuk setiap KSEI:
1. UNIMUS: 5 artikel
2. UNISBANK: 3 artikel
3. UNNES: 10 artikel
4. UNDIP: 10 artikel

Sisanya tidak mengirimkan tulisan karena pada acara Rapat dan Kajian di UNIMUS hanya 4 KSEI saja yang datang. (lihat:http://fossei-semarang.tumblr.com/post/84713716984/press-releaserapat-dan-kajian-fossei-komisariat)

Kenyataan tulisan yang telah dibuat untuk setiap KSEI:

1. UNIMUS: 3 artikel

2. UNISBANK: 2 Artikel

3. UNNES: 4 Artikel

4. UNDIP: 10 Artikel

Tidak masalah jika ada yang masih belum mencapai target, itu jauh lebih baik daripada tidak mengirim artikel, terimakasih kepada yang telah mencapai target. Untuk KSEI yang lainnya, harap lebih rajin dalam menghadiri setiap kegiatan kami ya.

Posted 2 months ago

Press Release Sharia Economist Training 3 FoSSEI Jateng 2014

fosseijateng:

Purwokerto, 16-18 Mei 2014 telah menjadi saksi lahirnya pemuda-pemudi yang mempunyai tekad kuat dalam pembumian Islam di bidang ekonomi. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah, Pekalongan, Surakarta, Semarang dan Purwokerto sendiri. InshaaAllah dengan niat yang tulus dan lurus, mereka ditempa…

Posted 2 months ago

Indonesia Berkeadilan, kuatkan UKM dengan LKMS

Oleh: Sari – KSEI UNNES

Krisis ekonomi global yang terjadi secara terus menerus sejak 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, 1997 bahkan sampai sekarang seakan menjadi bukti bagi kita bahwa ekonomi kapitalis yang selama ini diagung-agungkan jelas bukan sistem ekonomi yang efektif.  Meski krisis terjadi di negara super power Amerika, namun hampir seluruh negara di belahan bumi turut merasakannya mengingat mayoritas negara-negara dunia menerapkan sistem ini. Sistem ekonomi kapitalis yang ribawi dan sekularisme bukannya semakin menciptakan keadilan, tetapi malah semakin menimbulkan ketimpangan social di masyarakat. Disebut ribawi karena sistem kapitalis –tidak mungkin tidak–  menimbulkan riba dalam segala transaksinya. Sehingga hal ini semakin mencekik masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, terutama jika berhubungan dengan utang-piutang dengan lembaga keuangan pada umumnya. Tak hanya itu, sistem kapitalis juga dianggap sekulerisme sebab kebebasan individu sangat dijunjung tinggi sehingga kemaslahatan rakyat sering terabaikan.

Sudah saatnya Indonesia melakukan reformasi menanggalkan sistem ekonomi kapitalisme menuju ekonomi Insani yang tak lain adalah sistem ekonomi Syari’ah. Dikatakan Insani sebab dalam sistem ini mengutamakan kemaslahatan umat, kemakmuran dan pemerataan keadilan manusia, melalui berbagai institusi perekonomian, antara lain : produksi, distribusi, keuangan, manajemen, lembaga peradilan, dan sebagainya. Ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunah tentu tidak sembarangan karena berasal dari Dzat Yang Maha Pencipta, Allah SWT serta Rasul-Nya.

Menilik keadilan dalam Ekonomi Islam dapat kita temukan di dalamnya mengenai bagaimana sumber daya potensial dapat dimanfaatkan secara adil dan proporsional. Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap manusia memiliki peluang, kontrol, dan manfaat mengenai alokasi pembangunan. Islam pun menjunjung tinggi kepemilikan individu atas sesuatu, dengan syarat tidak mendzalimi pihak lainnya. Menurut M. Syafi’i Antonio dalam “Konsep Distribusi Islam” dipaparkan bahwa pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni bersifat komersial dan bertumpu pada dimensi social. Komersial, sebab Islam tak membatasi siapapun berusaha untuk memperoleh profit, sedangkan berdimensi social sebab Islam memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Orang yang jompo, yatim, tak mampu bekerja, cacat, atau kondisi lainnya dijamin kelangsungan hidupnya melalui ZIS(Zakat, Infaq dan Shodaqoh).

Kunci yang mendasari tercapainya keadilan dengan sistem ekonomi Islam karena tidak mengenal sistem riba. Sebab, riba bersifat negative, seperti ayat Allah dalam Q.S. Ar-Rum : 39 yang artinya, “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan aga dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” Tentunya masih banyak lagi Qur’an dan Hadits yang memaparkan larangan dan keburukan riba.

Indonesia perlu membenahi perekonomiannya dengan memaksimalkan pemberdayaan UKM (Usaha Kecil Menengah). Sebagaimana data BPS sebagian besar daru usaha Nasional berkategori UKM. UKM menciptakan lapangan kerja lebih dari 90% dari total usaha Nasional dan menyumbang sampai 60% output yang dihasilkan usaha nasional pada sektor nonmigas. Hal ini memberi keyakinan bahwa UKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia karena langsung menyentuh grassroots sehingga menggerakkan sektor rill dan mengurangi pengangguran. Lalu bagaimana program yang cocok digunakan untuk memberdayakan UKM?

Pengembangan UKM tak lepas dari memberikan perlindungan UKM sendiri, terutama dalam keterbatasan akses mereka pada sumber pendanaan. Arah kebijakan dan program pemberdayaan UKM tersebut dalam pelaksanaannya harus merujuk pada sejumlah peraturan yang dibuat pemerintah. Solusinya yaitu dengan pengembangan UKM dari pengembangan LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) atau lebih popular disebut Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT).

Untuk penguatan LKMS diperlukan dua sisi. Dari sisi internal berupa penguatan kelembagaan sehingga LKMS dapat tumbuh menjadi organisasi yang mapan dan kredibel dan dari sisi eksternal berupa peranan para stakeholder dalam hal ini pemerintah, perusahaan, perbankan dan masyarakat dala upaya mendukung iklim kondusif dan menyiapkan infrastruktur yang memadai bagi tumbuh kembang LKMS di Indonesia.

Hal yang paling dituntut terkait fungsi LKMS adalah sikap profesionalisme dan tanggung jawab sehingga mampu menyalurkan pembiayaan secara baik terutama untuk sektor pembiayaan produktif. Untuk itu pembenahan internal kelembagaan ini mutlak diperlukan sehingga dapat memainkan perannya secara optimal sebagai mitra usaha kecil mikro. Di samping itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan program fasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan mendukung eksistensi LKMS.

Referensi :

Amalia, Euis. 2009. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Posted 2 months ago

HIDUP BERKAH TANPA RIBA

Oleh: Yudistira Aries Setiawan – KSEI UNISBANK

Assalamu’alaikum… Apa kabar saudaraku kaum muslimin dan muslimah? Semoga selalu dalam karunia dan rahmat-Nya aamiin…Sholawat dan salam kami hantarkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Sebelum membahas topik kali ini, mari kita simak firman Allah SWT dan  hadist berikut ini:

Firman Allah SWT:

 يَآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279}

“Hai orang-orang yg beriman, bertaqwalah kpd Allah & tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yg beriman. * Maka jika kamu tdk mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah & Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tdk menganiaya & tdk (pula) dianiaya.” (Al Qur’an Surat: Al-Baqarah: 278-279).

Hadist:

22008- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ - عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلاَئِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « دِرْهَمُ رِباً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً ».

Dari Hanzhalah, Rasulullah bersabda, “Satu dirham yang didapatkan dari transaksi riba lantas dimanfaatkan oleh seseorang dalam keadaan dia mengetahui bahwa itu berasal dari riba dosanya lebih ngeri dari pada berzina sebanyak tiga puluh enam kali” [HR Ahmad no 22008].

Dari firman dan hadist tersebut, kita sudah bisa menebak topik yang akan dibahas. Yaps Riba! Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.Perbuatan yang dikategorikan haram dalam hukum islam ini, kian merebah di berbagai belahan dunia khususnya dalam kasus transaksi.

Terlebih lagi banyak menganggap riba hal yang sepele walaupun diantara mereka sudah mengetahui ataupun belum mengenai hukum dan dampak dari riba itu sendiri. Intinya segala perbuatan guna untuk mencari keuntungan melalui jalur riba haram hukumnya. Salah satunya bank yang sebagian besar menetapkan adanya bunga. Siapapun yang terjun dalam kegiatan riba akan menuai dosa entah itu dari golongan apapun akan dilaknat oleh Allah SWT. Sebagai contoh si A akan memberi pinjaman kepada si B asalkan si B mau mengembalikan pinjamannya beserta bunga yang ditetapkan oleh si A dan masih banyak kasus lainnya yang berkaitann dengan riba. Untuk lebih jelasnya berikut macam-macam Riba:

•           Riba Fadhl yakni layaknya barter (tukar menukar) barang yang jenisnya sama namun dalam takaran yang berbeda. Contoh : Beras 20 kg kualitas ditukar dengan beras 10kg. Hal ini termasuk riba karena syarat pertukaran barang yang sah harus takarannya sama.

•           Riba Qardhi yakni seperti contoh yang telah dijelaskan antara si A dan B.

•           Riba Yad yakni berpisahnya penjual dan pembeli dari tempat jual beli sebelum serah terima barang tersebut.

•           Riba Nasiah yakni tukar menukar barang yang tidak sejenis atu jual beli, dimana adanya penambahan pembayarannya dengan mengundurkan waktu. Contoh : Seorang pembeli membeli gelang emas dengan harga 350.000, si penjual memberikan ketentuan dapat dibayar tahun depan dengan harga 375.000. Melambatkan pembayaran satu tahun dikatakan riba nasiah.

Dari penjelaan berbagai macam riba, semoga kita terhindar dari perbuatan dosa tersebut aamiin. Meskipun masih banyak anggapan kecil tentang riba, 1 x perbuatan riba = dosa besar bahkan melampaui dosa zina, apalagi dilakukan berulang kali. Tentunya segala kebutuhan yang terpenuhi dari hasil perbuatan riba akan menghalangi berkah dari sang khalik Naudzubillahimindzalik…alangkah baiknya jika menjalaninya sesuai tuntunan agama yang sudah jelas kebenarannya serta manfaatnya subhanallah…Semoga tulisan ini tak hanya dibaca tetapi juga sebagai pengingat bagi kita semua. Baik juga jika pesan ini disampaikan dari lisan ke lisan.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Posted 2 months ago

Upaya Recovery Ekonomi Indonesia Dalam Mengatasi Krisis Pangan: Perspektif Ekonomi Islam

Oleh: Sutiyarsih – KSEI UNIMUS

Sebagai negara agraris, potensi perekonomian Indonesia pada sektor  pertanian sangatlah besar. Sekitar 70% produk domestik bruto Indonesia saat ini dibangkitkan dari konsumsi dalam negeri yang sebagian besar disumbang dari sektor konsumsi pangan. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia juga bekerja di sektor produksi pangan. Karena itu, pangan menjadi sektor penggerak utama (growth pole) ekonomi Indonesia. Rakyat Indonesia yang berjumlah besar akan menjadi kekuatan ekonomi jika kebutuhan pangannya bisa dipenuhi dari hasil pertanian dalam negeri, dan akan menjadi pendorong konsumsi. Untuk itu, pemilihan growth pole semestinya ditekankan pada sektor konsumsi pangan, mengingat pangan adalah penggerak utama ekonomi dan penyerap sebagian besar tenaga kerja (Santoso, 2003).

Krisis pangan yang kian memburuk di Indonesia saat ini telah memberikan argumentasi kritis terhadap kebijakan neo-liberalisme. Untuk itu, pemerintah perlu segera melakukan rekonstruksi kebijakan ekonomi dan memformulasikan solusi-solusi fundamental untuk keluar dari krisis pangan berdasarkan temuan faktor-faktor penyebab krisis pangan. Islam menawarkan solusi, setidaknya untuk menghindari terjadinya krisis yang tajam selama perekonomian sedang mengalami kelesuan. Dalam ekonomi Islam dikenal adanya stabilisator otomatis jika terjadi gangguan dalam perekonomian. Zakat, merupakan instrumen fiskal utama dalam ekonomi Islam sebagai stabilisator otomatis bagi perekonomian yang mengalami gejolak. Yusoff dalam Jusmaliani, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengeluaran zakat harus ditingkatkan ketika perekonomian mengalami penurunan (downswing) untuk mendorong pengeluaran agregat dan aktivitas ekonomi.

Karena adanya peningkatan jumlah penerima zakat selama kurun waktu resesi, pemerintah seharusnya mendistribusikan zakat lebih banyak dengan menggunakan kelebihan dana zakat selama periode booming. Sedangkan selama masa ekspansi dari siklus ekonomi, pemerintah boleh mengurangi pengeluaran zakat untuk menjaga terjadinya overheating. Oleh karena itu, zakat dapat menjadi komponen keijakan stabilisasi pemerintah melalui pengeluaran pemerintah dan pajak (Jusmaliani, dkk, 2005: 94).

Di samping penerapan kebijakan fiskal dengan instrumen zakat, pajak dan pengeluaran pemerintah, untuk menciptakan kestabilan dan keseimbangan ekonomi harus ada keseimbangan antara atribut-atribut perekonomian yang oleh Ibn Khaldun digambarkan sebagai Model Dinamika Sosio-Ekonomi Syari’ah. Model Dinamika adalah sebuah rumusan yang terdiri dari delapan prinsip kebijaksanaan politik yang terkait dengan prinsip yang lain secara interdisipliner dalam membentuk kekuatan bersama dalam satu lingkaran sehingga awal dan akhir lingkaran tersebut tidak dapat dibedakan (Chapra, 2002: 127).

Rumusan Model Dinamika atau Dynamic Model of Islam Ibn Khaldun (Muqaddimah, t.t: 39) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan pemerintah (al-mulk) tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi Syariah;

2. Syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pemerintahan (al-mulk);

3. Pemerintah tidak dapat memperoleh kekuasaan kecuali dari rakyat (ar-rijal);

4. Masyarakat tidak dapat ditopang kecuali oleh kekayaan (al-mal);

5. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dari pembangunan (al-’imarah);

6. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan (al-’adl);

7. Keadilan merupakan tolok ukur (al-mizan) yang akan dievaluasi Allah pada umat-Nya;

8. Pemerintah dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.

Analisis Model Dinamika Sosio-Ekonomi Ibn Khaldun di atas, dapat ditetapkan dalam bentuk relasi fungsional melalui persamaan yang dinyatakan oleh Chapra (2001: 126-127) sebagai berikut: G = f (S,N,W,g dan j), dimana G= kekuasaan politik atau Governance, S=Syariah, N=masyarakat (Nation), W=kekayaan (Wealth), g=pembangunan atau growth dan j=keadilan (justice). Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung karena satu sama lain saling mempengaruhi. Dengan demikian, variabel-variabel sosial-ekonomi, demografi, hukum dan politik yang menentukan kesejahteraan manusia mengarah kepada kemajuan atau kemunduran suatu peradaban memiliki peranan saling terkait dan merupakan suatu kesatuan. Jika satu variabel saja rusak, maka akan membuat kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Dalam upaya recovery ekonomi Indonesia, maka variabel-variabel, seperti pemerintah, masyarakat, dan hukum memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemulihan ekonomi suatu negara akan terwujud tergantung kepada kekuatan dan kelemahan penguasa politik yang berhasil mereka wujudkan. Penguasa politik, dalam hal ini pemerintah harus menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah serta pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang adil.

Untuk itu, pemerintah perlu segera melakukan rekonstruksi kebijakan ekonomi dan memformulasikan solusi-solusi fundamental untuk keluar dari krisis pangan berdasarkan faktor-faktor penyebab krisis pangan. Menurut penulis, langkah-langkah kongkrit yang perlu segera dilakukan pemerintah, diantaranya  adalah sebagai berikut:

Pertama, ekstensifikasi lahan pertanian harus segera diwujudkan.

Hal ini lebih meningkatkan kesejahteraan petani daripada ditanami perusahaan yang tak berdampak banyak kepada petani yang tetap miskin. Dalam Islam, ekstensifikasi pertanian bisa dicapai dengan mendorong agar masyarakat menghidupkan tanah yang mati (Nabhani, 1996: 135). Menghidupkan tanah mati, dalam istilah fiqh disebut ”Ihya’ al-mawat”. Pemerintah dapat memberikan tanah secara cuma-cuma kepada mereka yang mampu bertani, tetapi tidak memiliki tanah. Dalam Islam, setiap tanah mati, apabila telah dihidupkan oleh seseorang, maka tanah tersebut menjadi milik yang bersangkutan. Syara’ telah menjadikan  tanah tersebut sebagai milik orang yang menghidupkannya berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dan at-Tirmidzi dari Jabir ibn ’Abdillah (Ibn Qudamah, t.t: 514)

Kedua, sektor pertanian harus mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia dengan cara meningkatkan alokasi dana pembangunan untuk sektor pertanian.

Ketiga, perlindungan harga komoditas pertanian dalam negeri. Impor beras harus dihentikan ketika pasokan dalam negeri mencukupi, sehingga tak menjatuhkan harga hasil pertanian dalam negeri.

Keempat, pemerintah Indonesia harus ikut mengkampanyekan penghentikan riset pengembangan bio-fuel. Biji-bijian pangan lebih mendesak  untuk umat manusia ketimbang untuk bahan bakar mesin. Bahkan pemerintah harus ikut menggalakkan pemanfaatan energi alternatif terbaru, seperti panas surya, panas bumi, angin dan arus laut untuk energi kendaraan dan listrik.

Kelima, perbaikan sistem distribusi pangan (beras). Hal ini disebabkan kenaikan harga beras tidak semata-mata disebabkan oleh stok beras yang menurun, tetapi lemahnya sistem distribusi di lapangan.

Keenam, Mendudukkan kembali Bulog sebagai lembaga yang menjaga kestabilan harga beras dan gabah petani. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hermanto Siregar, Direktur Akademik Manajemen dan Bisnis Pascasarjana Institut Pertanian Bogor bahwa ”Bulog perlu dikembalikan pada fungsi semula yaitu sebagai penjaga kestabilan harga dan pendapatan petani. Pasalnya, status Bulog sebagai perusahaan umum (Perum) selama ini memiliki motivasi meraih keuntungan (Pikiran Rakyat, 17 Februari 2007).

Keenam langkah dan strategi di atas, kiranya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah, khususnya Departemen Pertanian saja, melainkan perlu penanganan dan kerjasama antara departemen.

Posted 2 months ago

Benarkah Suku Bunga Menghambat Perekonomian?

Oleh: Sarah Syahidah Azzahrah – KSEI UNDIP

Pada akhir tahun 2009, Indonesia dikejutkan dengan kasus Bank Century. Bank Century oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI ditetapkan sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, sehingga berhak mendapatkan bail out dari pemerintah sebesar Rp 632 Milliar. Tetapi, pada kenyataannya kucuran dana yang diberikan melebihi yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 6,7 Trilliun. Anehnya, dengan kucuran dana yang sudah melebihi batas ini, sebagian besar nasabah Bank Century melaporkan bahwa mereka masih belum mendapat pengembalian tabungan mereka di bank tersebut. Hal ini tentu saja merugikan negara dan tentunya nasabah bank tersebut.

Awalnya nasabah tertarik untuk mendepositokan uangnya di Bank Century karena adanya penawaran bunga yang tinggi. Tetapi, penawaran bunga yang tinggi disini merupakan upaya menutupi buruknya manajemen bank. Salah satu contoh buruknya manajemen bank adalah mereka menginvestasikan dana nasabah dalam bentuk sekuritas tanpa meminta persetujuan nasabah dan pihak manajemen ternyata belum mendapat ijin dari Bapepam untuk menerbitkan saham, sehingga investasinya dinilai sebagai investasi kosong. Sehingga ketika, beberapa nasabah besar ingin mengambil uang mereka, pihak Bank tidak memiliki dana yang cukup.

Permasalahan tersebut merupakan indikasi buruknya sistem perekonomian bank konvensional yang salah satunya disebabkan adanya penerapan bunga bank (riba). Indonesia sendiri tergolong negara yang bersuku bunga tinggi. Berdasarkan data yang ada di id.deposit.org, suku bunga Indonesia per Mei 2014 adalah 7.50 % jauh di atas Malaysia 2,98 %, Thailand 2,75 % dan Singapura yang hanya 0,07 %.

Fatwa haram bunga bank yang dikeluarkan MUI pada tahun 2003, sebenarnya merupakan keputusan mufakat. Sebab fatwa haramnya bunga bank sebenarnya telah lama didengungkan di dunia luar. Tercatat sejak tahun 1900 hingga 1989, Mufti Negara Republik Arab Mesir senantiasa menegaskan keputusannya tentang ribanya bunga bank. Tahun 1970, di Pakistan, semua peserta Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) II, sepakat dengan suara bulat bahwa praktik bunga pada bank-bank konvensional bertentangan dengan syariah Islam. Fatwa senada juga dikeluarkan masing-masing oleh Konsul Kajian Islam Dunia di Kairo tahun 1965; Majmaul Fiqh Liga Muslim Dunia, Konferensi Internasional Ekonomi Islam I yang berlangsung di Mekah, dan Konferensi Internasional Fiqh Islam yang diselenggarakan di Riyadh. Abdullah al-Bassam bahkan melaporkan bahwa fatwa riba bank telah menjadi kesepakatan dalam seluruh forum fiqh Islam di dunia saat ini. Hal ini tentu saja didasarkan pada Al-Qur’an surat Al Baqoroh ayat 275 dan hadist Rosulullah yang dishahihkan oleh Bukhori dan Muslim bahwa riba termasuk salah satu dari 7 dosa yang akan menjerumuskan pelakunya ke neraka.

Keputusan pemerintah untuk menaikkan suku bunga pada awal 2014 menanggapi inflasi nilai rupiah dianggap kurang tepat. Wakil Presiden (2004-2009) Jusuf Kalla mengatakan suku bunga Bank Indonesia (BI) yang tinggi itu sama saja upaya mengerem laju kemajuan ekonomi bangsa kita. Hal ini disampaikan dalam acara Seminar & Dialog Nasional “Ekonomi Kerakyatan dan Kebangsaan” di Planet Holiday Hotel, Batam, Sabtu (22/2/2014). Tanpa riba, tentu saja hal ini lebih mempermudah para pelaku usaha kecil dan menengah yang terbukti tahan krisis, untuk lebih mudah dalam memperoleh modal.

Salah satu hal yang menarik, saat terjadinya kejatuhan ekonomi di pertengahan 2008, semua pemerintahan dan bank sentral di Amerika, Eropa maupun Asia melakukan berbagai upaya penyelamatan perekonomian negara mereka. Salah satunya dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Turunnya suku bunga dianggap sebagai stimulus untuk pengajuan kredit untuk kegiatan perekonomian mereka sehingga diharap dapat merangsang pertumbuhan ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin rendahnya tingkat suku bunga, maka akan semakin besar laju pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Hubungan positif antara suku bunga dengan inflasi, juga merupakan salah satu bukti bahwa semakin rendah suku bunga, inflasi akan semakin rendah. Dan semakin rendah inflasi, maka tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Dengan semakin berkembangnya animo masyarakat terhadap perkembangan ekonomi islam, diharapkan meningkatkan kesadaran akan buruknya riba, dan membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.

Posted 2 months ago

INDONESIA BAHAGIA DENGAN EKONOMI SYARIAH (MENUJU EKONOMI INDONESIA YANG KUAT DAN BERKEADILAN TANPA RIBA)

Oleh: Rini Wulandari – KSEI UNNES

Sebenarnya sangatlah mudah menjadi bahagia. Kebahagiaan akan datang saat kita memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang lain, dan hidup penuh rasa syukur. Tidak pernah ada orang egois dan tidak tahu berterima kasih mampu merasakan bahagia, apalagi membuat orang lain bahagia. Hidup ini memberi bukan meminta. Tujuan hidup kita bukanlah untuk menjadi berbahagia. Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi sebab bagi kebahagiaan, bagi diri sendiri dan bagi sebanyak mungkin orang lain.

Beberapa tahun belakangan ini, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bisa dikatakan semakin cemerlang. Hal ini dapat dilihat dari semakin menjamurnya bank dan lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah. Sejak awal tahun 2000, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia kian hari kian subur. Ditambah lagi dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Amerika Serikat yang berdampak pada perekonomian dunia semakin membuat nama ekonomi syariah semakin melejit. Ekonomi syariah digadang-gadang sebagai sistem ekonomi yang tidak terguncang akibat krisis yang terjadi di dunia. Bahkan ekonomi syariah dipandang sebagai sebuah alternatif dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dunia. Dalam ajaran Islam, ekonomi merupakan salah satu hal yang dibahas dan mempunyai aturan. Semua sistem dan aturan dalam ekonomi syariah ini mengacu pada Al-Qur’an dan hadist. Inti dari sistem ekonomi syariah adalah perekonomian yang dilakukan berdasarkan dengan prinsip hukum Islam dan mengharamkan adanya riba.

Maka tak heran ekonomi syariah mulai banyak dilirik masyarakat Indonesia karena sistem perekonomian dianggap menguntungkan dan adil bagi berbagai pihak dalam kegiatan ekonomi. Bila dalam sistem ekonomi konvensiaonal pemilik modal yang lebih dominan diuntungkan, lain halnya dalam sistem ekonomi syariah semua pihak akan sama-sama diuntungkan. Mayoritas penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah beragama Islam dan merupakan Negara muslim terbesar di dunia juga turut andil dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sistem ekonomi syariah yang dapat dikatakan transparan, adil, dan stabil menambah daya tarik masyarakat untuk beralih ke sistem ekonomi syariah. Akan tetapi jumlah penduduk Islam yang dominan dan besar tidak menjamin berkembangnya ekonomi syariah yang berkualitas. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman sebagian besar masyarakat tentang ekonomi syariah dan masih kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam bidang ini. Akan tetapi masalah ini dapat disiasati dengan seringnya sosialisasi tentang ekonomi syariah dan dapat juga dijadikan salah satu bidang ilmu di perguruan tinggi agar dapat mencetak tenaga profesional di bidang ini. Implementasi eksistensi ekonomi syariah di Indonesia salah satunya tercermin dari semakin banyaknya bank syariah, pegadaian syariah, KPR syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah. Dari beberapa lembaga keuangan yang ada, lembaga perbankan merupakan salah satu instrument keuangan syariah yang berkembang paling pesat.

Hingga saat ini di Indonesia tercatat ada 11 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah, dan 149 BPR syariah. Manyarakat mulai melirik bank-bank syariah karena dinilai lebih menguntungkan, selain tidak adanya bunga yang tinggi, bank syariah juga menawarkan prinsip bagi hasil sehingga sama-sama menguntungkan baik untuk pihak bank maupun nasabah. Akan tetapi semua elemen dalam ekonomi syariah ini tetap membutuhkan pengawalan dalam sistem pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari pelencengannya prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya. Selai itu juga pengawalan sistem ekonomi syariah di Indonesia diperlukan untuk menghindari lembaga-lembaga keuangan yang berkedok syariah. Semakin maju dan berkembangnya sistem ekonomi syariah di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan serta memberi warna baru dalam perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah ini diperkirakan masih akan terus berkembang dengan pesat di Indonesia karena tingginya animo masyarakat serta berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh sistem ekonomi syariah.

Posted 2 months ago

GEMAH RIPAH LOH JINAWI NEGERIKU DENGAN SISTEM EKONOMI ISLAM

Oleh: Mustika Dyah I. – KSEI FEB UNDIP

Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tanpa topan. Ikan dan udang menghampiri. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Negeri ini pun lantas dilabel sebagai negara agraris. Digambarkan memiliki hamparan lahan pertanian bagai permadani yang amat luas. Memiliki laut dan samudera, serta garis pantai yang sangat panjang. Kondisi geografis anugerah Yang Maha Kuasa itu, memungkinkan hampir seluruh jenis komoditas pertanian dalam arti luas ada. Gemah ripah lohjinawi, katanya. Tapi itu hanyalah tinggal “mitos”. Dongeng pengantar tidur anak-anak agar doktrin cinta negeri terhunjam ke dalam lubuk hatinya. Tetapi tatkala membuka mata, telinga, dan hati, mereka akan limbung menatap sekelilingnya. Apa yang didengarnya, tak sesuai dengan yang dilihatnya. Mereka melihat beras negeri tetangga, Vietnam dan Thailand mengalir deras masuk pasar sampai pelosok negeri. Daging sapi Australia menghiasi sudut-sudut pasar. Gula juga demikian, bertebaran di meja-meja warung kopi. Bahkan tahu tempe yang katanya makanan rakyat ternyata berbahan impor.

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya Conference of Food and Agriculture tahun 1943 yang mencanangkan konsep secure, adequate and suitable supply of food for everyone –Jaminan, Kecukupan dan Supply Yang Terjangkau dari Makanan untuk Semua Orang-”. Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni “jaminan akses setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all times to sufficient food for a healthy life). Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan (Weingärtner, 2000). Berikut beberapa definisi yang yang sering digunakan. FAO (1997) : situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Menurut peneliti Pusat Pangan dan Gizi UGM, Prof. Dr. Ir. Umar Santoso, M.Sc., dalam seminar ‘Ketahanan Pangan yang Berdaulat dan Mandiri’ yang diselenggarakan Majelis Guru Besar (MGB) UGM, kamis (4/7), pemerintah disarankan untuk mengurangi kebijakan impor pangan kendati kebijakan itu diambil untuk meningkatkan ketersediaam pangan. Pasalnya, kebijakan impor pangan dinilai lebih berpihak kepada pengusaha dan importir dibanding pada petani. Sehingga diperlukan upaya peningkatan luasan lahan pangan dan pengembangan industri hulu dan industri hilir pertanian. Kebijakan impor pangan perlu ditinjau kembali karena pemerintah terkesan tidak ada usaha untuk menghentikan dan mengurangi impor pangan.

Pengamat ekonomi pertanian UGM, Prof. Dr. Ir. Masyhuri mengatakan penurunan produksi pangan nasional disebabkan ketersediaan lahan pertanian yang masih sangat minim. Rata-rata petani di Indonesia hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Selain itu yang lebih menyedihkan adalah kredit perbankan di sektor pertanian masih sangat sangat rendah yakni 5,5% dari total kredit yang dikucurkan perbankan yang mencapai Rp 149 Tiliun. Namun demikian kredit di sektor pertanian tidak semuanya disalurkan ke komoditas pangan melainkan pada komoditas kelapa sawit. Komoditas padi baru, pembibitan dan budidaya sapi potong serta holtikultura masih sangat minim.

Ketahanan pangan dalam sistem Islam tidak terlepas dari sistem politik Islam. Politik ekonomi Islam yaitu jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer (kebutuhan pokok bagi individu dan kebutuhan dasar bagi masyarakat) setiap orang individu per individu secara menyeluruh, berikut jaminan kemungkinan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu. Ketahanan pangan dalam Islam mencakup: (1) Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan; (2) Ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan oleh individu masyarakat; dan (3) Kemandirian Pangan Negara. Negara dalam pandangan Islam memiliki tugas untuk melakukan kepengurusan terhadap seluruh urusan rakyatnya, baik dalam ataupun luar negri ( ri’âyah su`ûn al-ummah). Islam mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok pangan (selain kebutuhan pokok sandang dan papan serta kebutuhan dasar pendidikan,kesehatan dan keamanan) seluruh rakyat individu per individu. Dalil bahwa itu merupakan kebutuhan pokok diantaranya bahwa imam Ahmad telah mengeluarkan hadits dengan sanad yang dishahihkan oleh Ahmad Syakir dari jalur Utsman bin Affan ra., bahwa Rasulullah saw bersabda:

«كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ، وَجِلْفِ الْخُبْزِ، وَثَوْبٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَالْمَاءِ، فَمَا فَضَلَ عَنْ هَذَا فَلَيْسَ لابْنِ آدَمَ فِيهِ حَقٌّ»

Segala sesuatu selain naungan rumah, roti tawar, dan pakaian yang menutupi auratnya, dan air, lebih dari itu maka tidak ada hak bagi anak Adam di dalamnya. Untuk menyediakan lapangan dan kesempatan kerja bagi rakyat, Negara bisa menempuhnya dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung artinya negara secara langsung membuka lapangan kerja dengan membuka proyek-proyek pembangunan khususnya proyek padat karya. Kesempatan kerja justru lebih banyak bisa diberikan oleh negara secara tidak langsung. Jadi bukan negara yang secara langsung membuka lapangan kerja, tapi masyarakatlah yang membuka lapangan kerja melalui kegiatan usaha yang mereka lakukan.

Menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang sesuai syari’at. Negara akan menghilangkan dan memberantas berbagai distorsi yang menghambat, seperti penimbunan, kanzul mal (QS at-Tawbah [9]: 34), riba, monopoli, penipuan. Negara juga harus menyediakan informasi ekonomi dan pasar serta membuka akses informasi itu untuk semua orang sehingga akan meminimalkan terjadinya informasi asimetris yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar mengambil keuntungan secara tidak benar. Keterjangkauan pangan juga harus diperhatikan. Keterjangkauan pangan yang dimaksudkan adalah terdistribusinya pangan di seluruh wilayah dan dengan tingkat harga yang wajar. Untuk itu pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi menjadi suatu keniscayaan. Begitu pula penyebaran informasi pasar dan informasi produksi juga harus dikelola dengan baik oleh negara dan dibuka aksesnya untuk semua. Pendistribusian hasil pertanian ke seluruh wilayah tentu membutuhkan waktu, sementara sifat produk pertanian kebanyakan adalah perishable (mudah rusak). Kebijakan pengendalian harga dengan mengendalikan supply dan demand menggunakan mekanisme pasar seperti itulah yang harus dilakukan. Sebab Islam melarang kebijakan pematokan harga. Oleh sebab itu pemerintah berperan penting dalam menjaga stabilitas pangan sesuai dengan system syariah karena system syariah mengutamakan keadilan.

Posted 2 months ago

KEADILAN TANPA RIBA

Oleh: Rifa Ikhlashul Kurniawan – KSEI UNIMUS

Dalam perkembangan zaman yang terus berubah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian semakin lama semakin meningkat. Maka dengan perekonomian yang seperti itu, pendapatan yang didapat terkadang berbanding terbalik dengan apa yang harus dikeluarkan. Tak pelak kebanyakan orang mencari tambahan pemasukan untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin hari semakin bertambah. Rata-rata seseorang akan berpikir untuk mencari tambahan pemasukan yang dibutuhkan dengan cara meminjam uang, baik dari pihak pribadi maupun lembaga keuangan dan bahkan ada yang menggadaikan barang yang mereka miliki untuk mendapatkan pemasukan (dana) segar yang sesegara mungkin untuk dipakai.

Melihat situasi seperti itu, perseorangan ataupun lembaga keuangan yang meminjamkan uang kepada yang membutuhkan pastinya mereka akan memungut suku bunga yang dibebankan kepada peminjam. Padahal dengan mereka suku bunga, secara tidak sadar mereka telah berhubungan dengan yang bernama ‘riba’. Riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Walaupun memang ada beberapa hal yang dikecualikan dalam riba, tetapi riba tetap memberatkan kepada pihak peminjam. Bahkan Allah SWT telah memberikan peringatan kepada semua umatnya untuk menjauhi bahkan meninggalkan riba dalam kehidupan. Karena riba termasuk dalam dosa besar seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT.

Dan sekarang muncul sebuah pertanyaan, apakah bisa keadilan tanpa riba ?. Jawabannya adalah bisa. Keadilan tanpa riba akan terwujud apabila kita menerapkan sistem ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menerapkan keadilan tanpa riba apabila dalam meminjamkan uang atau sejenisnya, kita niatkan untuk membantu dengan sesama untuk mendapatkan mashlahah. Mashlahah akan tercapai apabila kita memberikan manfaat untuk orang lain dan kebaikan yang kita berikan akan menjadi berkah. Dari keberkahan tersebut, maka Allah akan melipatgandakan nikmat-Nya kepada kita melalui banyak cara. Dan dari nikmat yang Allah berikan apabila kita menggunakannya secara benar dan sesuai syariat, Insya Allah nikmat-Nya akan terus diberikan tanpa ada hentinya selama tidak melanggar apa yang telah ditetapkan Allah.

Maka dari penjabaran diatas, keadilan tanpa riba dapat terwujud, Adil baik dari pihak perseorangan dan lembaga keuangan serta adil untuk peminjamnya. Penulis berharap semoga ekonomi islam dapat diterapkan dan dijalankan di negeri tercinta ini. Karena ekonomi islamlah yang baik untuk diterapkan dalam perekonomian mengingat ekonomi kapitalis maupun ekonomi liberal tidak dapat membawa kesejahteraan dan kemaslahatannya bagi rakyat.

Posted 2 months ago

Perlukah untuk Memajukan Ekonomi Indonesia melalui Pangan?

Oleh: Muhammad Ubaidillah – KSEI FEB UNDIP

Berawal dari kejenuhan-kejenuhan mengkaji ekonomi Islam dalam hal keuangan, salah seorang aktivis ekonomi Islam, Ir. Muhaimin Iqbal mencetuskan konsep ekonomi Islam yang berbasis ekonomi riil yang diberi nama Ekonomi Islam 2.0. Ini merupakan bentuk apresiasi beliau terhadap aktivis ekonomi Islam yang telah bersusah payah untuk mengembangkan ekonomi di sektor keuangan yang Islami. Ekonomi Islam di sektor keuangan tersebut oleh Pak Iqbal disebut sebagai Ekonomi Islam 1.0.

Agama Islam sebagaimana kita ketahui telah diturunkan oleh Allah lengkap dengan panduannya yaitu Al Quran dan Hadis. Dalam hal ekonomi pun tidak luput bahasannya dalam kedua pegangan tersebut. Ekonomi kapitalis yang belakangan terbukti semakin rapuh akibat krisis yang terjadi secara berulang-ulang mutlak harus kita tinggalkan dan kita carikan penggantinya. Tidak lain dan tidak bukan ekonomi Islamlah yang tepat untuk menggantikan kebobrokan ekonomi kapitalis tersebut. Ekonomi kapitalis tidak akan bisa bertahan karena konsep mereka yang mengakibatkan adanya ketimpangan antara kemajuan ekonomi di sektor keuangan yang jauh lebih tinggi daripada perkembangan ekonomi di sektor riil.

Dengan adanya dominasi ekonomi di sektor keuangan maka akan berdampak pada kurangnya dukungan ekonomi di sektor riil. Menurut Agustianto [1} transaksi sektor riil di dunia hanya mencapai 1% dibandingkan transaksi sektor keuangan. Ini terlihat dari jumlah transaksi yang terjadi di pasar uang dunia berjumlah 1,5 trilyun dolar AS dalam sehari. Sebaliknya, jumlah transaksi perdagangan dunia hanya 6 trilyun dolar AS dalam setahun. Dengan ketidakseimbangan tersebut dapat berakibat terjadinya bubble economic. Hal inilah yang menurut Nusantara [2] yang menjadi sebab utama krisis ekonomi kapitalis.

Ekonomi Islam tidak menginginkan terulangnya krisis yang dialami oleh ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, aktivis ekonomi Islam tidak akan berhenti sampai pada penghimpunan dana-dana dari masyarakat, seperti tabungan, wakaf, sedekah, infak dan lain-lain, melainkan mengawal sampai pada pemberdayaannya. Sekarang ini, perbankan syariah banyak mengeluarkan dananya dalam bentuk pembiayaan yang kebanyakan digunakan untuk konsumtif. Padahal apabila mau dioptimalkan akan ada sektor yang lebih membutuhkannya yaitu sektor riil khususnya pangan.

Investasi dalam hal ini yaitu pangan dipandang sebagai investasi yang mempunyai resiko besar. Karena dinilai mempunyai ketidakpastian yang tinggi, banyak investor yang tidak tertarik untuk terjun ke dalamnya. Padahal jika mau dilogika, pangan merupakan sektor yang berhubungan dengan semua makhluk hidup khususnya kita sebagai manusia. Oleh karena itu sudah sepantasnya sektor ini mendapatkan perhatian khusus oleh semua pihak. Termasuk dalam ekonomi Islam, pangan mendapatkan tempat spesial karena pada hakikatnya ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan umat. Tinggal orang-orangnya saja yang memutuskan apakah masih ingin berkutat di sektor keuangan atau ikut berpartisipasi dalam membangun perekonomian Indonesia ini melalui memajukan sektor pangannya.

Sumber:

[1] Agustianto, 2008, Telaah Terhadap Akar Krisis Keuangan Global: Momentum Ekonomi Syariah Sebagai Solusi, agustianto.niriah.com.

[2] Agung Nusantara. 2009. Selamatkan Sektor Riil Indonesia. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan: FE Unisbank.